BERITA

Kaleidoskop BPJS Kesehatan 2021

Ditengah Badai Pandemi COVID-19, BPJS Kesehatan Torehkan Prestasi Gemilang Dalam 5 Hal ini

Jakarta (30/12/2021) – Sepanjang 2021 di tengah badai pandemic COVID-19 yang masih menyelimuti Indonesia dan dunia, sesaat usai jajaran Direksi BPJS Kesehatan dilantik, mereka gerak cepat memperkuat engagement dengan semua stakeholders JKN-KIS untuk mendapatkan aspirasi. Diperoleh 5 fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2021, antara lain peningkatan mutu layanan, collecting iuran, strategic purchasing, peningkatan kapabilitas badan, dan kontribusi dalam penanganan Covid-19.

Peningkatan Mutu Layanan
Upaya ini adalah sebuah upaya dalam mendongkrak mutu layanan kepada peserta melalui optimalisasi antrean online. Hingga minggu keempat bulan November 2021, sistem antrean online yang terkoneksi dengan Mobile JKN sudah mencapai 1.263 rumah sakit (95,18%) dari jumlah target sebanyak 1.327 rumah sakit. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan pelayanan administrasi melalui Whatsapp yang dinamakan PANDAWA merupakan salah satu kanal digital BPJS Kesehatan yang pemanfaatannya mengalami peningkatan pesat. Sejak Januari 2021 tercatat 281.872 pemanfaatan meningkat menjadi 421.809 pemanfaatan pada November 2021.

“Tidak hanya itu, kami juga melakukan simplifikasi layanan bagi pasien thalassemia mayor dan hemofilia yang menjalani terapi rutin di rumah sakit. Nomor BPJS Kesehatan Care Center dari 1500 400 diubah menjadi 165 agar lebih mudah diingat oleh peserta yang membutuhkan informasi atau hendak melakukan pengaduan”, tutur Ali Ghufron dalam pemaparan Kaleidoskop BPJS Kesehatan Tahun 2021 yang diselenggarakan secara online pada Kamis (30/12/2021).

Ditambahkannya, hingga 30 November 2021, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 229.514.068 jiwa. Untuk memperluas dan meningkatkan akurasi data kepesertaan, sepanjang 2021 pihaknya telah memperkuat sinergi dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertahanan, BP Jamsostek, Kementerian Koperasi dan UKM, Kepolisian Negara RI, pemerintah daerah, hingga Perguruan Tinggi.

Baca Juga   Perketat Libur Nataru, Pemerintah Akan Terapkan Kebijakan PPKM Level 3 di Seluruh Indonesia

Kolekting Iuran
Hingga 30 November 2021, BPJS Kesehatan mencatatkan penerimaan iuran JKN-KIS sebesar 124,89 trilyun rupiah dan diproyeksikan bertambah hingga 137,42 trilyun rupiah pada 31 Desember 2021. Kontribusi peserta JKN-KIS dalam membayar iuran beberapa diantaranya ditunjang dengan meyiapkan kanal pembayaran iuran sebanyak 696.569 titik.Bahkan, BPJS Kesehatan menggandeng Bank Nagari, DOKU, dan PT Pegadaian untuk memaksimalkan penerimaan iuran dari peserta JKN-KIS, khususnya segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja.

“Kami juga mengapresiasi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memberikan bantuan dana sosial sebesar Rp 100 juta untuk Program Crowdfunding BPJS Kesehatan bagi segmen fakir, miskin, dhuafa yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS kelas 3 dan memiliki tunggakan iuran”, kata Ghufron. Sementara itu, untuk memudahkan peserta JKN-KIS PBPU dan Bukan Pekerja melunasi tunggakan iurannya, pada 2022 BPJS Kesehatan akan mengimplementasikan Program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB). Selain itu, BPJS Kesehatan juga menciptakan Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP) untuk menghitung iuran JKN dan rekonsiliasi penerimaan iuran segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).

Strategic Purchasing
Hingga 30 November 2021, pemanfaatan pelayanan kesehatan untuk Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) tercatat sebanyak 282.962.550 (kunjungan sakit dan sehat), sementara Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) tercatat mencapai 64.685.078, dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) tercatat sebanyak 7.283.792. Dalam hal pembiayaan jaminan kesehatan, tercatat BPJS Kesehatan telah mengeluarkan Rp 80,98 triliun.

“Tahun ini, kami juga mulai menerapkan mekanisme pemberian uang muka pelayanan kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yakni rumah sakit dan klinik utama, untuk memperlancar arus kas keuangan fasilitas kesehatan, sehingga diharapkan mereka bisa fokus memberikan pelayanan terbaik kepada peserta JKN-KIS. Besaran uang muka tersebut disesuaikan dengan capaian indikator kepatuhan FKRTL. Jadi, tidak ada lagi gagal bayar rumah sakit,” jelas Ghufron.

Baca Juga   Ridwan Kamil Paparkan Potensi Investasi Jabar kepada Investor Belanda

Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga mengujicobakan pembayaran global budget di 70 rumah sakit di 13 kabupaten/kota Indonesia, melakukan pertemuan nasional dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, dan menguatkan kapabilitas verifikator demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Program JKN-KIS.

Peningkatan Kapabilitas Badan
Upaya peningkatan kapabilitas badan juga digenjot melalui ratusan inovasi yang diciptakan Duta BPJS Kesehatan. Upaya lainnya adalah dengan melakukan sertifikasi kompetensi kepada staf dari tahun 2017-2021 sebanyak 845 orang, dan untuk tahun 2021 dilakukan kepada staf sebanyak 436 orang. Hal ini dilaksanakan tak lain demi meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders JKN-KIS.

BPJS Kesehatan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2015 pada lingkup proses verifikasi klaim rujukan. Kemudian, BPJS Kesehatan juga meluncurkan data sampel JKN-KIS tahun 2015-2020, serta meluncurkan Buku Statistik JKN 2015-2019 yang merupakan kolaborasi dengan DJSN.

“BPJS Kesehatan masuk ke dalam 20 lembaga teratas dalam Survei Penilaian Integritas Tahun 2021 yang diselenggarakan KPK, dengan perolehan skor tinggi sebesar 84,18. Di samping itu, kami juga dinobatkan sebagai Badan Publik Informatif oleh Komisi Informasi Pusat (KIP),” ungkap Ghufron.

Sejak awal beroperasi pada 2014 hingga 2020, selama 7 tahun berturut-turut BPJS KEsehatan meraih Opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari akuntan publik. Ghufron pun menjelaskan bahwa jika dihitung sejak PT Askes (Persero), maka perolehan Opini WTM ini adalah yang ke-29 kalinya.

Baca Juga   Akhir Januari 2022, Tol Cisumdawu Seksi 1 Siap Beroperasi

Kontribusi dalam Penanganan Covid-19
Ghufron menjelaskan, sejumlah dukungan BPJS Kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 antara lain menjalankan tugas khusus dalam hal pencatatan, verifikasi penagihan dan pelaporan klaim Covid-19 seluruh masyarakat Indonesia, baik yang sudah menjadi peserta JKN-KIS ataupun belum menjadi peserta JKN-KIS, di mana klaim Covid-19 akan dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Sampai dengan 23 Desember 2021, BPJS Kesehatan telah memverifikasi klaim Covid-19 sebanyak 2,3 juta kasus dari 2.100 rumah sakit.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga menyiapkan tools untuk pencatatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang meliputi registrasi, screening hingga dokumentasi pelaporan vaksinasi, yaitu dengan aplikasi P-Care Vaksinasi. BPJS Kesehatan juga mengujicobakan aplikasi P-Care Vaksinasi Mobile di 10 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dengan harapan bisa membantu mempercepat kerja petugas vaksinasi Covid-19 di segala medan karena tidak memerlukan penyediaan komputer dalam penggunaannya.

“Selama pandemi Covid-19 kami juga berupaya menjaga kepuasan dan kenyamanan peserta JKN-KIS dalam mengakses layanan JKN-KIS dengan mengalihkan sejumlah layanan konvensional ke layanan digital. Kami juga menyediakan dashboard pemantauan vaksinasi serta klaim pelayanan Covid-19 yang bisa diakses oleh pemerintah daerah,” ucap Ghufron.

Di samping itu, BPJS Kesehatan juga melakukan sinergi dengan Dirjen Dukcapil untuk mempercepat vaksinasi Covid-19, menyiapkan tempat isoman khusus bagi pegawai yang positif Covid-19, serta menambah jumlah tenaga verifikator khusus klaim Covid-19.

(ALN/RLS)

Related Articles

Close