Dorong Herd Immunity, Ombudsman Kasih Saran Begini ke Gubernur Jabar

Bandung – Senin (22/11/21), Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana, menyerahkan Saran Perbaikan hasil dari Kajian Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa mengenai “Pendistribusian dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat” kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, selaku Ketua Komite Kebijakan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kepala perwakilan Ombudsman RI Jabar, Dan Satriana, menyerahkan Saran Perbaikan hasil kajian Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jawa Barat kepada Ketua Harian Satgas penanganan covid 19 Daerah Jawa Barat, Ibu Dewi Sartika.

Dalam pemaparannya di di Kantor Gubernur Jawa Barat, Dan Satriana menyampaikan bahwa dalam mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) di Jawa Barat yang hanya sekitar 20% lagi membutuhkan upaya sinergis, terutama dalam menjangkau masyarakat rentan yang kesulitan akses vaksin akibat kondisi geospasial. Saran Perbaikan antara lain sinergi antar instansi dan antar unit di Instansi tersebut.MIsal, pelibatan Dinas yang mengurusi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Instansi yang bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban, serta Aparat kewilayahan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat meningkatkan minat masyarakat yang belum mendapatkan vaksin Covid-19 dan dapat menjangkau masyarakat rentan yang belum mendapatkan vaksin Covid-19 akibat kendala geospasial, sosial, dan ekonomi.

Baca Juga   Pemda Provinsi Pastikan Kontingen PON Jabar Dapat Fasilitas Baik

Saran lainnya yaitu perlunya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Pelibatan relawan vaksinasi Covid-19, Institusi Pendidikan bidang kesehatan, organisasi profesi tenaga kesehatan, dan perkumpulan/asosiasi fasilitas kesehatan menurut Ombudsman Jabar mestinya mampu mengurangi beban tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi Covid-19. Sebab masih ditemukan tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi Covid-19 yang masih disibukkan juga dengan urusan administratif;
Terakhir adalah sinergi dalam pemanfaatan aplikasi PIKOBAR yang dinilai Ombudsman Jabar . belum maksimal dalam kegiatan vaksinasi Covid-19. User Interface yang rumit dalam pencarian tempat vaksinasi Covid-19 membuat masyarakat kurang memanfaatkan aplikasi tersebut terkait kebutuhan informasi tempat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Ombudsman Jabar mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk: menyusun User Interface yang mudah digunakan oleh masyarakat dalam pencarian tempat vaksinasi Covid-19 yang diperbaharui secara real time dan berkala, menyusun pengelolaan pengaduan kegiatan vaksinasi Covid-19, serta menyusun rancangan fitur permohonan vaksin dan penunjang logistik vaksinasi Covid-19.

Baca Juga   Horee SAMSAT Jabar Kembali Bebaskan Denda Pajak

Pada kegiatan penyerahan saran tersebut, Ombudsman Jabar menyampaikan waktu selama 30 hari kepada Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Saran Perbaikan tersebut. Apabila sebagian atau seluruh Saran Perbaikan tersebut tidak dijalankan, mengacu kepada Pasal 36 Ayat (6) Peraturan Ombudsman RI Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat dapat melaporkannya kepada: Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Daerah, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Baca Juga   ASTRA Tol Cipali Implementasikan Pilar Pendidikan CSR Melalui Pembinaan 5 SD

 

 

(RLS)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close