Fantastis, Angka Tunggakan Iuran Peserta JKN-KIS di Jawa Barat Mencapai 2,1 Trilyun

Bandung — Kolektabilitas iuran peserta JKN-KIS di wilayah Jawa Barat pada semester I/2021 mengalami penurunan akibat dampak pandemic COVID-19 yang sudah memasuki tahun ke-2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Jawa Barat mencatat, angka tunggakan iuran dari peserta JKN KIS golongan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) nilainya cukup fantastis, yaitu sekitar 2,1 trilyun rupiah atau kolektabilitasnya baru mencapai 70,23%. Sedangkan peserta golongan Pd Pemda atau penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, kolektabilitasnya mencapai 53,54%, peserta badan usaha atau karyawan yang iurannya dibebankan kepada perusahaan, kolektabilitasnya lumayan baik, yaitu menapai 96,16%, dan PBI APBD kolektabilitasnya baru mencapai 79,68%.

Menimbang kemampuan bayar peserta JKN-KIS yang menurun, Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat, dr. Fachrurrazi, MM., AAK dalam kegiatan media gathering bertajuk ‘NGOPI JKN – KIS’ yang dilangsungkan secara virtual pada Rabu (28/7/2021) menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan program relaksasi bagi peserta karena dampak COVID-19 yang belum mereda. ‘Dalam rapat manajemen direksi, kami mengusulkan agar ini (relaksasi) termasuk yang dibahas karena banyaknya peserta termasuk dari badan usaha yang mengharapkan adanya kembali relaksasi’, jelas Fachrurrazi.

Sementara Asisten Deputi Bidang Perencanaan, Iuran, dan Keuangan BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Barat, Wiwid Wijayadi menjelaskan, saat ini kondisi peserta JKN-KIS bukan lagi didorong pada Willingnes to pay (kesadaran untuk membayar), tetapi kategorinya sudah masuk ability to pay (kemampuan membayar) pada saat pandemic. “Kami memahami kondisi para peserta JKN-KIS baik peserta individu, PBPU mandiri, atau badan usaha. Namun, untuk meringankan beban peserta dalam melakukan kewajiban membayar iuran, kami akan memberlakukan program cicilan bagi para peserta yang menunggak, jadi silakan peserta dapat memanfaatkan program ini”, jelas Wiwid.

Angka peserta JKN-KIS yang tidak aktif di Jawa Barat termasuk yang tertinggi di Indonesia. Hal ini berpengaruh terhadap keberlangsungan program JKN-KIS dan keberlangsungan pelayanan bagi peserta pada saat membutuhkan pelayanan medis. “BPJS Kesehatan itu konsepnya gotong royong, sehingga penting sekali keaktifan para peserta membayar iuran agar tidak terkendala saat membutuhkan pelayanan kesehatan”, tutupnya.

Meski demikian, kinerja BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Barat pada semester I mendapat apresiasi dari Direksi karena terus berupaya melakukan kinerja kolektabilitas yang lebih baik dengan memaksimlakan tenaga telecollecting, kader JKN, dan membuat aplikasi VTA (Virtual Telecollecting Assistant) yang selalu mengingatkan peserta JKN-KIS melalui pesan WA terkait waktunya membayar iuran kepesertaan.
Terkait Universal Health Coverage (UHC) dari segi jumlah kepesertaan, Asisten Deputi Direksi Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Barat, Jayadi, mengungkapkan di Jawa Barat ini sudah ada sejumlah kota yang sudah mencapai UHC diatas 95%, antara lain kota Bandung, kota Cirebon, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan yang masih rendah adalah Ciamis, Majalengka, dan Tasikmalaya.

Sementara untuk meningkatkan kwalitas pelayanan kepada peserta, BPJS Kesehatan terus mengupgrade kanal-kanal layanan kepesertaan seperti memaksimalkan aplikasi Mobile JKN dengan menambahkan fitur-fitur antara lain Konsultasi Dokter, Jadwal Tindakan Operasi, Program Relaksasi Tunggakan, Informasi Pengaduan, Skrining Mandiri COVID-19 dan lain-lain. Selain itu peserta juga bisa memanfaatkan Care Center 1500-400 yang bisa dihubungi 24 jam, aplikasi suara CHIKA, dan PANDAWA (Pendaftaran melalui WA).

(ALN)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close