Horee SAMSAT Jabar Kembali Bebaskan Denda Pajak

KOTA BANDUNG – Sebagai strategi meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor, Pemda Provinsi Jawa Barat akan menggulirkan kembali program pembebasan dan keringanan denda pajak bagi wajib pajak pemilik kendaraan bermotor. Program ini diberi nama Triple Untung Plus yang akan dimulai pada 1 Agustus 2021.

Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Barat, Hening Widiyatmoko.

“Ini sebagai salah satu solusi menggenjot pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Beberapa upaya peningkatan pendapatan dari sektor ini kurang maksimal seperti pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) door to door dan insentif pajak kendaraan oleh pemerintah pusat,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat, Hening Widyatmoko di Bandung, Rabu (21/7/2021).

Menurutnya, ada tiga keuntungan bagi wajib pajak dari program Triple Untung Plus ini. Pertama, wajib pajak dibebaskan dari denda pajak kendaraan bermotor karena terlambat membayar pajak. Namun pembebasan denda tidak berlaku untuk pembebasan pembayaran motor baru, ubah bentuk, lelang/eks-dump yang belum terdaftar, serta ganti mesin.

Kedua, wajib pajak dibebaskan dari pokok dan denda BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Keringanan ini dapat dimanfaatkan bagi warga yang ingin melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya di wilayah Jawa Barat.

Ketiga, wajib pajak dibebaskan dari beban tarif progresif pokok tunggakan. Keringanan ini dikhususkan untuk warga yang ingin mengajukan permohonan BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) kepemilikan kedua dan seterusnya. Lalu jika masih memiliki tunggakan, tarifnya hanya sebesar 1,75 persen.

Hening mengatakan, program Triple Untung Plus tahun lalu juga digulirkan dan terbukti membantu para wajib pajak yang sedikit banyak terdampak pandemi COVID-19. Upaya penarikan pajak kendaraan diakui tidak optimal karena daya beli mayarakat yang turun akibat pandemi. “Daya beli masyarakat menurun akibat pandemi, yang juga berdampak kepada pembayaran PKB. Banyak di antara mereka yang pendapatannya menurun bahkan terkena PHK,” ucap Hening.

Dia menjelaskan tulang punggung pajak daerah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penurunan pendapatan dari PKB berpengaruh besar pada pendapatan daerah dari sektor pajak. “Selisih pendapatan dari PKB antara triwulan 3 dan 4 tahun 2020 dan triwulan I dan II tahun 2021 lebih dari 300 miliar atau sekitar 7,64 persen,” jelasnya.
Pemdaprov Jabar melalui BAPENDA pada triwulan III dan IV tahun 2020 berhasil mengoleksi pendapatan dari PKB sebesar Rp4,06 triliun, sedangkan pendapatan PKB triwulan I dan II tahun 2021 sebesar Rp Rp3,7 triliun. Selisih triwulan III dan IV/2020 dengan triwulan I dan II/2021 yakni Rp310 miliar atau 7,64 persen. Selisih pendapatan tersebut sedikit banyak berpengaruh pada defisit anggaran APBD Jabar.

Adapun program Triple Untung yang akan digulirkan kembali Agustus 2021 akan berlangsung hingga Desember 2021. “Memang periodenya lima bulan, tetapi diharapkan bisa optimal menarik pendapatan,” harapnya.

(ALN/RLS)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close