Cegah Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha saat Pandemi, KPPU RI terbitkan PERKOM Relaksasi

Bandung — Angka penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) saat ini terus meningkat cukup signifikan. Menyikapi hal tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI telah mempersiapkan kebijakan untuk menghadapi pandemi dengan menerbitkan Peraturan Komisi (Perkom Relaksasi) Nomor 3/2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta pengawasan pelaksanaan kemitraan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional .

Tujuan diterbitkannya peraturan tersebut untuk mendukung program pemulihan ekonomi dengan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha. Adapun isi dalam Perkom itu berlandaskan pada prinsip azas keadilan sosial, prinsip sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, prinsip mendukung pelaku usaha, menerapkan kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan dan yang terakhir tidak menimbulkan moral hazard.

Menurut Kepala Kantor Wilayah III KPPU Bandung, Aru Armando, pemprov Jabar adalah salah satu pihak yang telah memanfaatkan Perkom tersebut terkait pandemi COVID-19. “Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk pihak yang pro aktif dalam memanfatkan relaksasi ini terkait pengadaan barang untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat”, tuturnya. Aru menambahkan relaksasi penegakan hukum persaingan usaha ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Pelaku Usaha dengan cara berkoordinasi dengan KPPU.

Diatur dalam Perkom, relaksasi diberikan diantaranya dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan penanganan COVID-19, relaksasi atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau menggunakan posisi dominan yang digunakan untuk penanganan COVID-19, relaksasi penambahan jangka waktu notifikasi serta jangka waktu pelaksanaan peringatan tertulis dalam pengawasan kemitraan.

Selain Pemerintah Pusat dan Daerah), Perkom Relaksasi ini bisa dimanfaatkan juga oleh Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya berkaitan dengan COVID-19, misalnya pabrik obat, distributor, apotek dan yang lainnya. Misalnya, antar pelaku usaha bisa saling bertukar informasi mengenai jumlah produksi, dan pemasaran, agar barang yang dibutuhkan bisa di distribusikan dengan proporsional sesuai dengan kebutuhan. Kerjasama yang dilakukan antar pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 tidak dipandang sebagai praktik anti persaingan, namun sebagai upaya kolaborasi demi percepatan penanganan pandemi COVID-19 sehingga pemulihan ekonomi nasional dapat terwujud.

(RLS)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close