Balaikota Bandung Lockdown, Wakil Walikota: ‘Pelayanan pada Warga Jangan sampai Terganggu’

Bandung, 28 Juni 2021 – COVID-19 semakin mengganas terlebih dengan ditemukannya varian baru yang diperkirakan efek menularnya lebih cepat dibanding COVID-19 yang pertama mewabah pada awal 2020. Mengantisipasi penyebaran virus yang semakin liar di Balaikota Bandung, pemkot Bandung melalui arahan Walikota Bandung, Oded M. Danial, memberlakukan lockdown alias tidak ada aktifitas kegiatan yang dilakukan secara tatap muka mulai 28 Juni 20221 hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana, dalam keterangannya menjelaskan seiring meningkatnya ASN pemkot yang terpapar, maka pemkot Bandung menutup kegiatan perkantoran di balaikota, namun pelayanan kepada warga tetap berlangsung. “Yang bisa kerja dari rumah ya kerja di rumah aja dulu saat ini mah, tapi yang nggak seperti puskesmas pelayanan kepada warga jangan terganggu’, jelas Yana.

Saat dikonfirmasi angka pasti ASN Kota Bandung yang terpapar, Kang Yana tidak bisa menyebutkan secara pasti. “Angka pastinya saya belum dapat euy, karena nambah terus tiba-tiba, hari ini dibagian ini kena, sekdis kena tiba-tiba staffnya kena juga, ada aja tiap hari laporan’, keluhnya.

Sebagai informasi kepada warga Bandung, keputusan menutup pelayanan atau kegiatan perkantoran tidak saja diberlakukan di Balaikota yang notabene terdapat kantor Sekretariat daerah kota Bandung, BKPSDM, BAPELITBANG, DISKOMINFO, BAPENDA, BKAD, KESBANGPOL, namun kantor-kantor Dinas/OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berada di luar lingkungan Balaikota seperti komplek perkantoran di Jl. Cianjur No.14 dan perkantoran yang beralamatkan mandiri seperti DISBUDPAR, DISDAGIN, DISPUSIP dan lain-lain juga diinstruksikan lockdown. Sementara waktu baik pekerjaan maupun pelayanan dapat dimaksimalkan secara ONLINE.

Sedangkan bagi perkantoran di kewilayahan seperti Kecamatan dan Kelurahan dianjurkan tetap melakulan aktifitas seperti biasa dengan melakukan pengaturan WFH proporsional kepada masing masing jajaran disesuaikan dengan tingkat kesehatan dari masing masing ASN. Kebijakan ini dilakukan, mengingat Camat/Lurah harus tetap aktif melakukan pengawasan & pengendalian secara langsung di lapangan berkenaan dengan dinamika COVID19 di masing-masing wilayah kerjanya.

 

(ALN)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close