NEWS

Sengketa Lahan Ponpes Habib Rizieq, dari Somasi PTPN hingga Marzuki Alie Bersuara : Okezone Nasional

JAKARTA – Polemik lahan Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah Megamendung, Bogor, Jawa Barat kian memanas. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII (Persero) mensomasi Markaz Syariah agar menyerahkan lahan tersebut.

Sengketa lahan Markaz Syariah seluas 31,91 hektare di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor bermula dari surat bernomor SB/I.1/6131/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 yang dilayangkan PTPN VIII (Persero). Surat berperihal somasi pertama dan terakhir ditujukan kepada Pimpinan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah. 

Surat somasi ditandatangani oleh Direktur PTPN VIII Mohammad Yudayat. Surat ini ditembuskan ke sejumlah pihak, di antaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PTPN III (Persero), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Bareskrim Mabes Polri.

Baca Juga: Disomasi PTPN VIII, FPI: Lahan Ponpes Markaz Syariah Dibeli dari Petani

Secara umum, Mohammad Yudayat menyatakan ada permasalahan penguasaan fisik tanah hak guna usaha (HGU) PTPN VIII Kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 31,91 hektare di Megamendung oleh Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah sejak 2013.

Penguasaan tersebut tanpa izin dan persetujuan dari PTPN VIII. PTPN VIII menegaskan lahan tersebut merupakan aset PTPN VIII berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. PTPN juga mengingatkan adanya ancaman pidana atas penguasaan fisik tanah HGU tersebut tanpa izin dan persetujuan dari PTPN VIII.

Habib Rizieq

Sehingga PTPN VIII memperingatkan agar Pimpinan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah menyerahkan tanah tersebut atau dikosongkan paling lambat tujuh hari terhitung sejak surat diterima.

Sementara Tim Advokasi Markaz Syariah Aziz Yanuar memastikan akan menjawab somasi PTPN VIII pada Senin 28 Desember 2020. Mereka menilai surat PTPN VIII No. SB/I.1/6131/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020 itu salah alamat.

“Senin nanti akan kami kirim kan,” kata Aziz membenarkan surat itu, Sabtu 26 Desember 2020.

Baca Juga: Tim Hukum Habib Rizieq Tegaskan Somasi PTPN VIII atas Lahan Markaz Syariah Salah Alamat

Aziz Yanuar menjelaskan, somasinya error in Persona. Seharusnya PT PN VIII mengajukan komplain baik pidana maupun perdata kepada pihak yang menjual tanah tersebut kepada pihak pesantren atau Habib Rizieq Shihab.

“Karena pihak pesantren dengan diketahui semua aparat dari mulai kepala desa hingga Gubernur membeli tanah tersebut dari pihak lain yang mengaku dan menerangkan tanah tersebut miliknya. Pengakuan tersebut dibenarkan oleh pejabat yang terkait yang mengetahui dan memproses administrasi peralihan atas tanah tersebut,” urai Aziz saat dihubungi Sindonews, Sabtu 26 Desember 2020.

Secara hukum perdata dan hukum acara perdata PTPN VIII keliru dan tidak memiliki alasan hukum untuk meminta pihak Habib Rizieq mengosongkan lahan tersebut kecuali ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa kedudukan pihak pesantren atau HRS sebagai pembeli beritikad baik dibatalkan dengan kata lain somasi tersebut prematur dan salah pihak.

Pihak FPI mengklaim baru mengetahui keberadaan SHGU Nomor: 299 tertanggal 4 Juli 2008 melalui surat nomor SB/I.1/6131/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. “Terhadap lahan yang ditempati saat ini digarap dan telah dibangun di atasnya bangunan pondok pesantren agrokultural Markaz Syariah oleh klien kami telah dibeli dari para petani yang menguasai dan mengelola lahan secara fisik serta dari para pemilik sebelumnya,” tegas Aziz.

Aziz menuturkan, lahan tersebut sebelumnya merupakan lahan kosong. “Tanah terlantar yang dikuasai secara fisik dan dikelola oleh masyarakat banyak lebih dari 25 tahun lamanya,” tuturnya.

Habib Rizieq ditahan

Kendati demikian, pihaknya siap melepas lahan Markaz Syariah jika dibutuhkan negara. Namun, harus ada uang ganti rugi yang diberikan kepada pihaknya terkait pembangunan yang telah dilakukan. Apalagi pihaknya membeli lahan tersebut kepada para petani dengan surat yang lengkap.

“Agar biaya ganti rugi tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali pesantren Markaz Syariah di tempat lain,” ujarnya.

Seiring kasus ini bergulir, mantan Ketua DPR Marzuki Alie ikut bersuara. Ia menyurati Menko Polhukam Mahfud MD.

Marzuki Alie

Dalam pesannya, Marzuki meminta bantuan Mahfud terkait gugatan sengketa lahan Pondok Pesantren Alam dan Agrokuktral Markaz Syariah agar pemerintah berlaku adil soal sengketa lahan ini. Meski, diakui sikap dan kata-kata kasar Habib Rizieq yang salah, tetapi keadilan harus tetap ditegakkan negara.

“Mohon prof, dengan amanah kekuasaan saat ini, berpihaklah sedikit demi keadilan, yang dirasakan semakin sulit di negeri ini. Semua bisa berargumentasi bahwa hukum ditegakkan, tapi hati nurani kita pasti berbicara tentang benar dan salah,” tulis pria yang akrab disapa MA itu kepada Mahfud.

“Mohon maaf, kalau tidak berkenan, WA ini dihapus saja, tapi bila tersentuh untuk berbuat, saya berdoa semoga Allah akan menolong siapapun yang berbuat dengan niat baik dan ikhlas. Wass MA,” tutupnya. 

Mahfud MD membalas pesan itu sekitar 12.41 WIB. Dalam pesannya yang diteruskan langsung oleh MA, Mahfud mengaku tidak begitu memahami persoalan tanah itu, karena tidak mengikuti kasusnya. Namun, Mahfud bersedia membantu agar masalah ini diselesaikan secara proporsional.

“Terima kasih. Saya sendiri tak begitu paham urusan tanah itu krn tak pernah mengikuti kasusnya. Ini baru tahu juga setelah disomasi. Nanti saya bantu untuk memproporsionalkannya,” tulis mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dalam balasannya yang didapat SINDOnews dari Marzuki Alie.

Mahfud MD

Marzuki Alie kembali membalas pesan itu dengan ucapan terima kasih. Menurutnya, jika gugatan PTPN diakomodir penegak hukum, persoalan sengketa tanah yang banyak diterlantarkan para konglomerat ini akan menumpuk dan rakyat yang memanfaatkannya akan dipidana.

“Terimakasih prof, tanah HGU yang terlantar bisa digarap oleh orang lain. HGU-nya (Hak Guna Usaha) bisa dibatalkan,” ucapnya.

“Kalau PTPN ini diakomodir dan dibenarkan penegak hukum, maka banyak HGU yang dimiliki Konglomerat dan ditelantarkan oleh Pemilik Hak karena dijadikan Land Bank, tidak dapat dimanfaatkan rakyat. Rakyat akan dipidana. Dan ini akan menjadi kasus besar, karena banyak rakyat yang tidak punya lahan menggarap tanah HGU yang ditelantarkan,” imbuhnya.

Okezone

Show More

Related Articles

Close