NEWS

OJK CABUT IZIN USAHA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SEKAR

Bandung – Setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS atas kondisi dan permasalahan internal di PT. BPR Sekar, OJK melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) ber-Nomor KEP-38/D.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 memutuskan untuk mencabut izin usaha PT. BPR Sekar, terhitung sejak 17 Maret 2020.

Dari siaran pers OJK yang diterima redaksi hari ini 19 Maret 2020 menyebutkan, sebelumnya sesuai dengan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS, dijelaskan bahwa status PT. BPR Sekar sejak 8 November 2019 sebenarnya telah ditetapkan menjadi BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 4% dan Tingkat Kesehatan tergolong Tidak Sehat. Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar Pengurus atau Pemegang Saham Pengendali melakukan upaya penyehatan. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan untuk keluar dari status BDPK tidak terealisasi.

Untuk diketahui, kondisi keuangan PT. BPR Sekar yang beralamat di Ruko Pasar Central ES C-27, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini, dinilai semakin memburuk akibat penyaluran kredit yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian serta pemenuhan asas perbankan yang sehat.

Mempertimbangkan kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk dan permasalahan internal di PT. BPR Sekar yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemegang Saham Pengendali BPR tersebut, serta merujuk pada Pasal 38 POJK tentang Pencabutan Izin Usaha yang berbunyi ‘Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pasal 37, OJK mencabut izin usaha BPR atau BPRSyang bersangkutan setelah memperolah pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan’, maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sekar, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

OJK menghimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Sekar agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

(RLS)

Show More

Related Articles

Close