57 Produk Layanan Pemprov Jabar Raih Predikat Kepatuhan Tinggi

Jabar 00024X

Bandung, --  Di penghujung tahun 2017, Pemerintah Provinsi (Pemprov) jabar kembali meraih penghargaan dari pemerintah. Kali ini pemprov Jabae meraih penghargaan Anugerah Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2017 kategori Pemerintah Provinsi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). 

 

Sebanyak 57 produk pelayanan publik milik pemprov Jabar mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI dengan predikat kepatuhan tinggi.

 

Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dari ketua Ombudsman RI pada acara Anugerah Predikat Kepatuhan, di gedung Balai Kartini Jakarta, Selasa (05/12).

 

Ke 57 produk layanan publik Pemprov Jabar tersebut dinilai telah memuhi standar pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan berada di zona hijau yang berarti pelayanan dengan tingkat kemudahan tinggi, lancar dan mudah dijangkau.

 

"Kita bersyukur mendapatkan penghargaan pelayanan tinggi, tentu kita terus membina, yang dibina kan tidak sedikit karena ada puluhan bahkan ratusan pelayanan di tingkat Provinsi dan Kota Kabupaten," ujar Aher kepada wartawan.

.

Aher mengungkapkan, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemprov Jabar selalu menyesuaikan dengan standar dari Ombudsman. Terpenting menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus cepat, mudah, ramah dan dapat dijangkau masyarakat yang domisilinya jauh.

 

"Cara meningkatkan pelayanannya kan ada standarnya yang dibuat oleh Ombudsman kemudian kita terapkan dalam pelayanan kita, tentu urusan-urusan pelayanan kan lebih kepada kecepatan, kemudahan, keramahan dan bisa diakses dari kejauhan," ungkapnya. 

 

Selama ini, sambungnya,  kami terus melakuka pembinaan dan yang dibinanya, aku aher, untuk di tingkat provinsi berjumlah ratusan dan untuk kabupaten / kota ada ribuan. Sehingga dengan segala pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, pelayanan di jabar sudah masuk zona hijau, sudah lancar, bagus, mudah dan murah.

 

Aher mengatakan, sekarang masyarakat yang ingin mengajukan perizinan dan segala macam pelayanan standar lainnya bisa sambil tidur-tiduran di rumah tanpa harus capek-capek datang ke kantor jika ingin sekadar bertanya persyaratannya.

 

 Kemudian,  setelah seluruh persyaratan yang diminta selesai diunggah melalui akses internet, masyarakat baru datang ke kantor tujuan untuk melakukan verifikasi. Khusus perizinan yang bersifat lapangan, maka akan ada peninjauan lanjutan dari Pemerintah Provinsi Jabar.

 

Pengembangan pelayanan standar masyarakat yang berbasis teknologi dengan model pelayanan dan teknologi yang beragam, kata Aher, sangat bagus untuk meningkatkan akuntablitas pemerintah.

 

"Saya kira semuanya sudah bagus dan alhamdulillah Jabar masuk kategori paling tinggi dalam pelayanan publik dan standar pelayanan publik," Pungkas aher.


BERITA LAINNYA:



BI Jabar Jamin Ketersedian Uang Saat Natal dan Tahun Baru Mencukupi
Pemprov Jabar Himbau Warga Ikuti Imunisasi ORI Difteri
Nilai Gizi dan Ekonomi Tinggi, Ikan Sidat Punya Potensi
Vaksin Indonesia Dibutuhkan di Banyak Negara Islam