Proses Lelang Panghegar Cacat Hukum

Hukum 00239X

Bandung, -- Terkait dengan proses pelelangan aset berupa tanah dan bangunan Hotel  Panghegar pada kamis (29/9) dengan nomimal Rp 371,1 miliar dinilai cacat hukum.

Kuasa Hukum pihak panghegar, Ucok Rolando Parulian Tamba,SH.MH mengatakan, seharusnya panghegar belum bisa dilelang karena masih berstatus sitaan kantor pajak. Objek yang disita oleh kantor pajak tidak bolah dilelang seperti yang terjadi pada panghegar.

“proses lelang batal demi hukum.” Tegas Ucok dalam keterangan resminya di bandung. Minggu (2/10).

Sebernarnya, ungkap ucok, panghegar sudah menjdi objek sitaan kantor pajak terhitung tanggal 27 november 2015. Hal itu berdasarkan surat dari kanwil pajak kantor layanan kota bandung.

Artinya, imbuh Ucok , panghegar adalah barang sitaan yang dikuasai oleh kantor pajak atau negara. Dalam status hukumnya, objek pajak yang sedang disita tidak boleh dilelang oleh pihak manapun.

“banyak stiker dengan tulisan disita dengan logo kantor pajak, di bangunan panghegar di jalan merdeka nomor 2 bandung.” Tuturnya.

Ia menambahan, ada yang janggal dalam proses pelelangan panghegar. Seharusnya, kata ucok, setelah diputuskan siapa pemenangnya pihak penyelenggara lelang memperlihatkan setoran sebesar 50 persen dari harga lelang.

“Nyatanya pihak pelaku lelang tidak memperlihatkan setoran awal tersebut.” tegasnya.

Hal lain yang juga menjadi keberatan pihak kami adalah hasil appraisal (perhitungan nilai aset) yang dilakukan oleh kurator tidak diserahkan kepada pihak Panghegar.

“Kami baru tahu harga tersebut ketika harga diumumkan pada pengumuman lelang di Koran” pungkasnya. (..)


BERITA LAINNYA:



15 Kabupaten/ Kota di Jabar, Masuk Ketegori Layak Anak
Laskar Naga Bonar Dukung Demiz Maju Dalam Pilgub 2018
DPD PKS Kota Bandung, Mulai Panaskan Mesin Politik
600 Ribu Sarjana Indonesia Menganggur