Rakor LKBH Korpri Ke 3 Jabar, Bahas Hak Diskresi dan Perlindungan Hukum Bagi PNS

Hukum 00219X

BANDUNG – Pada 19 Juli 2016, Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara telah memberikan pengarahan dan mengeluarkan Instruksi kepada seluruh jajaran Aparat Penegak Hukum (APH), seluruh Kapolda dan Kajati mengenai  kebijakan diskresi yang tidak bisa dipidanakan dan bahwa segala tindakan administrasi pemerintahan juga tidak dapat dipidanakan.

 

Adapun, dasar dari instruksi Presiden tersebut adalah UU No. 5 TAHUN 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Khususnya Ketentuan Pasal 384 dan 385), dan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Khususnya Ketentuan Pasal 20, 21, 22, 23 dan 24)

 

Dan terkait dengan hal tersebut, LKBH DP KORPRI Se-Jawa Barat mengadakan RAKOR Ke-3 dengan mengusung tema “Hak Diskresi dan Perlindungan Hukum Bagi PNS/ASN berdasarkan UU 5/2014, UU 23/2014, dan UU 30/2014” selama dua hari di Hotel Horison, Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 12 Kota Bandung.

 

Kepala Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) DP Korpri Provinsi Jawa Barat R. Ruddy Gandakusumah mengatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan para pemangku kebijakan di lingkungan pemerintahan perlu mengetahui secara lebih seksama akan hak dan kewajiban, serta lebih teliti, cermat dan tetap menerapkan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

 

“Penting adanya kepastian hukum, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman yang dapat menumbuhkan kembali rasa percaya diri para PNS/ASN dan para pejabat publik selaku pemangku kebijakan dalam mengeluarkan suatu keputusan atau tindakan tanpa dibayang-bayangi rasa takut atau khawatir berdampak pemidanaan (TIPIKOR), sehingga pembangunan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,” ujarnya di sela sela acara, Kamis (1/09).

 

Selain soal kepastian hukum, Lanjut Rudi, Rakor ini juga kelak bertujuan untuk menghasilkan dorongan kepada pemerintah pusat melalui pengurus KORPRI Pusat/ASN agar segera dibuatkan nota kesepamahaman (MoU) antara APH tingkat pusat s/d tingkat Prov/Kab/Kota sesuai tingkatannya, dalam mengimplementasikan arahan dan Instruksi Presiden tersebut. 

 

“Sehingga tidak menimbulkan multi tafsir atas isi muatan peraturan perundang-undangan, bisa jelas bedanya mana yang memang mal administrasi dan mana yang bukan,” Pungkas Rudi. (..) 


BERITA LAINNYA:



Sinergi DPU DT dan Karang Taruna Jabar, Galang Donasi Untuk Rohingya
'Humanity of World Moslem', Aksi Kemanusiaan DPU DT
Pesan Khusus Ceu Popong Dalam Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan
Kolaborasi Pemprov Jabar Dan RZ Peduli Rohingya